Laras Faizati: Six-Month Probation Sentence – Fear of Consequences
Sumber gambar, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia
Waktu membaca: 9 menit
Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta selatan, Kamis (15/01), menjatuhkan vonis hukuman masa percobaan selama enam bulan kepada Laras Faizati, namun hukuman itu tidak perlu dijalaninya. Syaratnya, Laras tidak melakukan tindak pidana selama setahun. Bagaimana perjalanan kasus ini?
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama enam bulan. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan dalam waktu satu tahun,” ujar Ketua Majelis Hakim I Ketut Darpawan saat membacakan amar putusan, Kamis (15/01).
Majelis hakim juga memerintahkan agar Laras segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan.
“Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan,” ujar Ketut, seperti dilaporkan wartawan Riana Ibrahim yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis.
Mengapa Laras diminta dibebaskan?
Table of Contents
Sebelum vonis dijatuhkan,berbagai dukungan untuk Laras datang dari masyarakat.
At that time, demonstrations took place for days in front of the DPR building.
One of the triggers was the DPR’s salary, which was considered excessive, plus a very large housing allowance, while people were having difficulty finding work.
Until Thursday (08/28) night, a victim fell, namely an online motorcycle taxi driver, Affan Kurniawan, who was run over by a police tactical vehicle.
This sparked empathy as well as anger from the public, which was then expressed through social media.
However, later, those who tried to speak out were silenced by being named suspects on charges of incitement, which also befell Laras.
“The August-September action was indeed one of the peaks of how criminalization and silencing were shown openly,explicitly.
“That this country wants to show that it has the power to be able to arrest anyone, to be able to silence anyone who is considered disruptive, including citizen activities in the digital space,” said Executive Director of the Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Nenden Sekar Arum.
Separately, Executive Director of Amnesty International, Usman Hamid, added that the verdict to be read would be a test for the judicial system.
usman said that an acquittal in Laras’s case would be jurisprudence for the cases of Delpedro,Azril,and Gilang in surabaya.
The verdict that will be read…
Laras became the family’s backbone. Her mother even fell ill while Laras was in custody.
During her detention, both at the National Police Criminal Investigation Unit (Bareskrim Polri) and in the Bambu Apus detention center, Laras wrote several letters.
The letters detailed the situation in the detention center, which opened her eyes to the condition of law in Indonesia.
There were also letters sending encouragement to other friends who were also criminalized for speaking out during the August-September 2025 demonstrations.
“We all, who have been named suspects and framed as ‘criminals’ for voicing our disappointment, sadness, and concerns about the recent demonstration situation, are speaking out from a sense of mutual cooperation and concern for the condition of the Indonesian state. Also, our hope that our country can be even better,” Laras wrote in a letter dated October 21, 2025.
In her defence statement a few weeks ago, Laras also revealed that she was in a cramped room with 15 female prisoners on a hard and cold mattress.
“We had to jostle for space,far from comfortable,” Laras said in her plea.
She also revealed the difficulty of accessing healthcare inside the detention center.
“When I was sick, I was given expired medication, and access to healthcare and medicine was very challenging,” Laras revealed.
Laras stated that she was frequently enough yelled at.
First, Laras is accused of violating Article 28 paragraph (1) of the Electronic Details and Transactions Law (UU ITE).
second, Laras is accused of intentionally and without right or against the law, in any way altering, adding to, reducing, transmitting, damaging, eliminating, concealing, something electronic information and/or electronic documents belonging to others or the public without authorization. The second charge refers to Article 48 paragraph (1) Jo Article 32 paragraph (2) of the UU ITE.
Third, Laras is accused of publicly, orally or in writing inciting to commit a criminal act, committing violence against public authorities or disobeying either the provisions of the Law or orders given based on the provisions of the Law. This is in accordance with Article 160 of the Criminal Code (KUHP).
Fourth, Laras is accused of broadcasting, displaying or affixing in public, writings that incite to commit a criminal act, oppose public authorities with violence, or oppose something else, namely disobeying either the provisions of the law or orders given based on the provisions of the law, with the intention that the inciting content be known or more widely known by the public.
This is as stipulated in Article 161 paragraph (1) of the Criminal Code.
When your office is right next to the National Police Headquartes. Please burn this building down and get them all yall I wish could help throw some stones but my mom wants me home. Sending strength to all the protesters !!
Unggahan pada 29 Agustus 2025 itu dilaporkan oleh tiga pria bernama Muhammad Lutfi, Hendra, dan Egy Agung Setiawan. Mereka melaporkan di hari yang sama.
Menurut mereka, konten yang diunggah Laras memiliki narasi yang bersifat menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia.
‘Tuntutan lebih berat daripada pelindas Affan’
Setelah menjalani rangkaian persidangan dengan menghadirkan saksi dan sejumlah saksi ahli seperti rocky Gerung hingga ahli linguistik, Manneke Budiman, Laras dituntut oleh jaksa dengan pidana penjara selama satu tahun dikurangi masa tahanan sebelumnya.
Dalam tuntutan yang dibacakan jaksa Eka Widiastuti,M Maelan,serta sorta Apriani Theresia,jaksa menilai perbuatan Laras telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pasal 161 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif keempat. Di persidangan, Laras juga sudah membenarkan telah mengunggah empat konten di Instagram @larasfaizati.
Menurut jaksa, unggahan terkait tewasnya Affan yang terlindas kendaraan taktis polisi digolongkan sebagaihasutan dan ujaran kebencian. Konten-konten tersebut menyebarkan ajakan yang dapat mendorong publik melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum.
“Bahwa terdakwa dengan penuh kesadaran mem-posting konten tersebut untuk menimbulkan permusuhan terhadap institusi Polri,” kata jaksa.
Adapun hal-hal yang memberatkan dalam tuntutan adalah perbuatan Laras dianggap meresahkan masyarakat serta menimbulkan kegaduhan yang dapat menimbulkan kerusakan fasilitas umum. Hal yang meringankan menurut jaksa adalah Laras dinilai telah diberi sanksi di tempat kerjanya,menjadi tulang punggung keluarga,belum pernah dihukum sebelumnya,serta berlaku sopan selama persidangan.
Laras pun bereaksi terhadap tuntutan ini. Bagi Laras, tuntutan itu tidak adil. “Saya malah harus dituntut dan harus mendekam di penjara jauh lebih lama daripada oknum-oknum yang melindas dan membunuh.Saya tidak membunuh, saya tidak melakukan kejahatan,” kata Laras, seperti dikutip dari Kompas.com, rabu (24/12).
Tujuh polisi yang berada di dalam kendaraan taktis yang melindas Affan telah menerima vonis berupa sanksi etik dari Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Komandan Kompi (Danyongas) Kompol Kosmas K Gae diberhentikan tidak dengan hormat. Kemudian, pengemudi kendaraan taktis, Bripka Rohmat, dijatuhi sanksi demosi selama 7 tahun.
Sementara itu, lima personel Brimob lainnya yang duduk di bangku belakang, yakni Aipda M Rohyani, Briptu Danang, Bripda Mardin, Bharaka Jana Edi, dan Bharaka Yohanes David, hanya dijatuhi sanksi etik berupa meminta maaf secara lisan dan tertulis serta dijatuhi hukuman penempatan khusus atau ditahan selama 20 hari.
Sumber gambar, Detikcom/gilang Faturahman
Selama persidangan berlangsung, ada sejumlah amicus curiae atau sahabat peradilan yang menyerahkan pendapatnya kepada majelis hakim. Mereka antara lain Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan),Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet),Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara,dan Fepti Yolanda,seorang perempuan independen asal Jakarta Selatan,pada 11 Desember 2025.
lalu, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan jakarta (LBH APIK Jakarta) pada 14 Desember 2025 serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 16 Desember 2025. Ada juga dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia dan Komisi untuk Orang Hilan dan Korban tindak Kekerasan (Kontras).
Mereka meminta pembebasan pada Laras dan menyebutkan jaminan kebebasan berpendapat. LBH Jakarta, misalnya, dalam amicus curiae menuliskan: “kritik yang dilakukan oleh Laras Faizati Khairunnisa (LFK) merupakan ekspresi sah yang dilindungi, dan karena itu, bukan merupakan pelanggaran Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Kami memandang konstruksi dakwaan JPU terkesan memaksakan.”
Concerns Over Criminalization of protest and Freedom of Expression in Indonesia
The provided text highlights concerns regarding the response to protests, especially relating to environmental issues and alleged harm to children, and the potential criminalization of dissent in Indonesia. balqis Zakkiyah of GMLK (presumably a civil society institution – further verification needed) expresses frustration that issues like pollution and child poisoning are not adequately addressed, while those who protest are dismissed and potentially face legal repercussions.Usman Hamid, Director of Amnesty International indonesia, defends the right to express anger as a fundamental human right and warns against labeling legitimate criticism as incitement.
Latest Verified Status (as of January 15, 2026): As of this date, there is no readily available information indicating a significant shift in the Indonesian government’s approach to protests or freedom of expression since the date of the original statement. However, monitoring of human rights reports and legal developments is ongoing (see sources below). The case mentioned – a ruling expected from the South Jakarta District Court (PN Jakarta selatan) – requires further investigation to determine its outcome and impact.
Primary Entity: Freedom of expression in Indonesia
The core issue revolves around the protection of freedom of expression and the right to peaceful assembly in indonesia.The text suggests a pattern of dismissing protestors’ concerns and potentially using legal means to suppress dissent.
* Balqis Zakkiyah: Representative of GMLK (organization requires further identification and verification).
* GMLK: civil society organization (requires further identification and verification).
* Usman Hamid: Director of Amnesty International Indonesia.
* Amnesty International Indonesia: Human rights organization. (https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/indonesia/)
* PN Jakarta Selatan (South Jakarta District Court): Court involved in a case with implications for freedom of expression.
* Indonesian Government: Implicitly criticized for its response to protests and potential suppression of dissent.
* Environmental Pollution & Child Poisoning: The underlying issues driving the protests.
Concerns Raised:
* Invalidation of Protest: Protestors’ concerns are reportedly dismissed with phrases like “you don’t know anything” or told to “just study.”
* Potential Criminalization: There is concern that expressing dissent could lead to criminal charges.
* “Guilt Tripping”: Protestors are allegedly made to feel guilty for voicing their concerns.
* Equating Criticism with Incitement: Amnesty International warns against mischaracterizing legitimate criticism as incitement to violence.
Authoritative Sources & Further Research:
* Amnesty International Indonesia: https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/indonesia/
* Human Rights Watch – Indonesia: https://www.hrw.org/asia/indonesia
* Indonesian Ministry of Law and Human Rights: (For information on relevant laws and regulations – https://www.kemenkumham.go.id/en/)
* The Jakarta post: (English-language Indonesian news source – https://www.thejakartapost.com/)
* BenarNews: (News source focusing on Southeast Asia – https://www.benarnews.org/english)
Note: Further investigation is needed to identify GMLK and the specific case before the South Jakarta District Court. this response is based solely on the provided text and publicly available information as of the date specified.