Panama Complains to UN Over Trump’s Threat to Seize Panama Canal
Pemerintah Panama mengajukan keluhan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal ancaman “mengkhawatirkan” dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merebut Terusan Panama. Keluhan itu disampaikan otoritas Panama kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Dalam suratnya, seperti dilansir AFP, Rabu (22/1/2025), pemerintah di Panama City merujuk pada salah satu pasal dalam Piagam PBB yang melarang setiap negara anggota untuk “memberikan ancaman atau menggunakan kekerasan” terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain.
Surat resmi tersebut, yang dibagikan kepada wartawan pada Selasa (21/1) waktu setempat, mendesak Guterres untuk merujuk persoalan itu kepada Dewan Keamanan PBB, namun tanpa meminta diadakannya pertemuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Trump, dalam pidato pelantikannya pada Senin (20/1), mengulangi kembali tuduhannya soal China secara efektif “mengoperasikan” Terusan Panama melalui kehadirannya yang semakin besar di sekitar jalur perairan tersebut, yang diserahkan oleh AS pada akhir tahun 1999 silam.
“Kita tidak memberikannya kepada China, kita memberikannya kepada Panama. Dan kita mengambilnya kembali,” cetus Trump dalam pidatonya.
Presiden Panama, Jose Raul Mulino, membantah adanya negara lain yang melakukan campur tangan dalam mengelola Terusan Panama. Dia menyebut terusan itu dioperasikan berdasarkan prinsip netralitas.
“Terusan ini adalah dan akan tetap menjadi milik Panama,” tegas Mulino saat menanggapi ancaman Trump.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Facing a Truth Commission: Panama Seeks Global Support
Panama’s decision to raise its concerns to an international body demonstrates the gravity of the situation.The potential for violence and intimidation by those in power poses a clear threat to the nation’s democratic principles and the safety of its citizens.
The international community must stand in solidarity with Panama and urge the Venezuelan government to adhere to the tenets of respect for human rights and democratic norms. This isn’t simply a regional issue; it’s a global concern for the rule of law and the safety of civilians. The push for an autonomous and impartial truth commission represents a crucial step towards justice and accountability, and its success will depend on the unwavering support of the international community.
The recent escalation in rhetoric surrounding the Panama Canal underscores the critical importance of international diplomacy and respect for sovereignty. Panama’s appeal to the United Nations, citing the core principles of the UN Charter, serves as a crucial reminder that threats of aggression against a sovereign nation are unacceptable and will not be tolerated in the international community. The world watches closely as this situation unfolds.A peaceful resolution, grounded in international law and respect for Panama’s territorial integrity, is essential for maintaining global stability and security.